Sabtu, 26 September 2009

Perjalanan Regulasi Penyiaran di Indonesia


REGULASI yang mengatur penyiaran di Indonesia telah ada jauh sebelum negara Indonesia hadir sebagai negara yang berdaulat. Ini dapat dilihat dari adanya Radiowet (Undang-Undang tentang Radio) yang diterbitkan Pemerintah Kolonial Belanda pada 1934. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non-Pemerintah. Barulah pada 1997, pemerintah bersama DPR RI menerbitkan sebuah Undang-Undang Penyiaran yang diharapkan dapat mengatur dan mengelola kehidupan penyiaran. Undang-undang ini karena napasnya adalah bahwa penyiaran berada di bawah kendali dan kontrol kekuasaan, maka pemerintah dalam undang-undang ini membentuk sebuah badan pengawas yang dibentuk pemerintah yang bernama Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N). Tugasnya memberi pertimbangan kepada pemerintah, pertimbangan itu oleh pemerintah digunakan sebagai bahan dalam mengambil dan menyusun kebijakan penyiaran nasional.

Kuatnya desakan masyarakat terhadap kebebasan dan inginnya masyarakat melepaskan penyiaran dari kontrol kekuasaan, maka ketika ada kesempatan itu yakni pada saat rezim Orde Baru tumbang bergulirlah wacana pentingnya membuat undang-undang penyiaran yang progresif, reformis, dan berpihak pada kedaulatan publik. Maka, DPR RI kemudian menangkap semangat zaman ini dan membuat Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Harapan dengan adanya UU ini, kehidupan penyiaran menjadi lebih tertata dan tertib.

Keberadaan UU ini mengajak semua stakeholder penyiaran untuk masuk dalam sebuah ruang regulasi yang sama. Undang-undang ini ketika muncul bukan tanpa catatan penolakan. Di tahun 2003, terdapat upaya hukum yang dilakukan kalangan industri penyiaran di antaranya adalah ATVSI, PRSSNI, Persatuan Sulih Suara Indonesia (Persusi), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Komunitas Televisi Indonesia (Komteve). Kalangan industri ini melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang dalam salah satu pokok gugatannya mempertanyakan keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berpotensi menjelma menjadi kekuatan represif ala Deppen di masa Orde Baru yang akan mengancam kemerdekaan berekspresi insan penyiaran. Namun dari beberapa pokok gugatan yang salah satunya ingin menghilangkan peran KPI tidak dikabulkan oleh MK. MK hanya mengabulkan bahwa kewenangan menyusun peraturan penjelas dari UU Penyiaran tidak dilakukan oleh KPI bersama pemerintah melainkan cukup dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka menyusun Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini tertuang dalam Putusan Mahkamah konstitusi dengan putusan perkara nomor 005/PUU-I/2003.

Pascakeputusan MK ini, perdebatan seputar regulasi penyiaran berlanjut dalam hal penyusunan materi peraturan pemerintah (PP). Publik penyiaran yang diwakili oleh kalangan pekerja demokrasi dan civil society yang diwakili antara lain oleh Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) serta kalangan perguruan tinggi khawatir pemberian kewenangan pembuatan peraturan pelaksana dari UU Penyiaran kepada pemerintah akan membuat pemerintah menyelipkan agenda kepentingannya dalam peraturan tersebut. Kekhawatiran ini kemudian menjadi terbukti ketika pada tahun 2005 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyiaran terbit.

PP-PP itu antara lain, PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, PP No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI, PP No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI, PP No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, PP No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Pemerintah dalam PP-PP tersebut menempatkan dirinya sebagai pihak yang dominan dalam dunia penyiaran. Ini tampak dalam penempatan menteri atas nama pemerintah sebagai pihak yang memberi izin penyelenggaraan penyiaran. Padahal, dalam UU Penyiaran termaktub bahwa izin penyelenggaraan penyiaran diberikan negara melalui KPI. Dalam semangat UU ini, sebagaimana dikemukakan oleh perumusnya yakni Paulus, Ketua Pansus Penyusunan UU Penyiaran dari DPR RI pada saat penulis berdiskusi dengannya. Ia menyatakan bahwa makna izin diberikan negara melalui KPI dalam konteks bahwa izin penyelenggaraan penyiaran diberikan KPI atas nama Negara.

Masih menurut dia, penempatan KPI sebagai pemberi izin dalam pengertian bahwa di negara demokrasi modern pemberian izin penyiaran harus diberikan oleh sebuah badan regulasi yang independen. Hal ini untuk menempatkan penyiaran sebagai ruang publik yang bebas dan otonom. Apalagi, penyiaran Indonesia di masa lalu pernah berada dalam kendali kekuasaan pemerintah. Jadi, bila kemudian pemerintah menafsirkan bahwa kata negara yang dimaksud adalah pemerintah, menurut pandangannya, jelas mengingkari semangat demokratisasi yang ada dalam UU Penyiaran. Maka wajar bila kemudian KPI bersama elemen civil society mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) dan meminta pemerintah membatalkan pemberlakuan PP-PP Penyiaran tersebut.

Pada tahun 2007, MA dalam keputusannya memenangkan pemerintah dan menyatakan bahwa PP-PP penyiaran tersebut berlaku. Pascapemberlakuan PP-PP Penyiaran ini tidak lantas membuat PP-PP Penyiaran ini bisa langsung operasional. Saya ambil contoh, dalam konteks perizinan penyelenggaraan penyiaran, karena PP-PP penyiaran ini mensyaratkan adanya peraturan menteri yang menjelaskan dari apa yang belum jelas di PP-PP penyiaran, membuat pemrosesan izin penyiaran menjadi tertunda. Ini yang membuat para pemohon izin penyelenggaran penyiaran menjadi kecewa karena begitu lamanya menanti kepastian proses perizinan.

Sejak KPI daerah Jawa Barat dibentuk pada 2004, para pemohon izin yang menempuh proses di KPI berjumlah 800-an pemohon dan yang dinyatakan layak oleh KPI berjumlah 350 an. Dalam PP-PP penyiaran, kewenangan KPI disebutkan hanya sebatas pemberi rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran yang akan menjadi dasar bagi menteri dalam menerbitkan izin penyelenggaraan penyiaran. Namun dari jumlah yang 350- an ini hingga saat ini, belum bisa diterbitkan izin penyelenggaraan penyiarannya oleh Menteri Komunikasi dan Informatika karena peraturan menteri yang menjelaskan tentang prosedur perizinan penyelenggaraan penyiaran sebagai dasar menteri memproses izin belum ada. Yang menjadi pertanyaan, hingga kapan persoalan ini selesai? Publik menanti begitu lama demi mendapatkan kepastian itu.

Permasalahan lain, ketika dalam PP-PP Penyiaran terjadi pembagian kaveling kewenangan dalam memproses izin bahwa kaveling KPI adalah dalam hal pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran dan kaveling pemerintah (menteri) dalam hal pemeriksaan kelengkapan administrasi dan data teknik penyiaran. Dalam hal melaksanakan tugasnya di daerah menteri dalam PP-PP penyiaran tersebut dibantu oleh pemerintah di daerah. Permasalahan yang muncul adalah pembagian tugas antara menteri dan pemerintah di daerah belum jelas bagaimana pelaksanaannya mengingat peraturan yang memayunginya belum ada. Jadi, menteri belum dapat melakukan apa yang menjadi tugasnya. Bahkan, penulis sempat beberapa kali didatangi pejabat dinas infomasi dan komunikasi yang ada di daerah menanyakan kepada penulis apa yang menjadi tugas, pokok, dan fungsinya dalam membantu menteri sebagaimana tersurat dalam PP-PP Penyiaran tersebut. Jawaban yang bisa penulis sampaikan adalah sebelum peraturan yang menjadi dasar pembagian tugas tersebut belum ada, maka akan sulit bagi pemerintah di daerah melaksanakan tugasnya di lapangan. Jadi ketika peraturan penjelas dari PP-PP Penyiaran ini tidak segera diterbitkan pemerintah, kondisi penyiaran di Indonesia khususnya di Jawa Barat akan jauh dari tertib. Jadi, saat ini, bola ada di tangan pemerintah. KPI dan masyarakat tinggal menunggu langkah apa yang akan segera pemerintah lakukan demi menjawab kegelisahan masyarakat tersebut.***


Sumber :

M.Z. Al-Faqih

Penulis, anggota KPI Daerah Jawa Barat periode 2004-2007, Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Barat, dan pemilik "blog" www.seputar-penyiaran.blogspot.com.

http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=21083

26 September 2009

Sumber Gambar:

http://1.bp.blogspot.com/_yewsLEhHNPI/Sfzu5IjidDI/AAAAAAAAAA4/vHrDEWfqZ10/s320/broadcast_graphic2.jpg

Catatan Kecil Penyiaran Televisi Swasta

Tiga tahun pasca berlakunya UU Penyiaran No 32 tahun 2002 belum juga menunjukkan tanda-tanda perubahan signifikan di dunia penyiaran kita. Perubahan yang dimaksud adalah bergantinya pola penyiaran yang dahulu berskala nasional menjadi lokal. Untuk penyiaran radio bolehlah kita anggap menunjukkan perubahan yang lumayan dengan beroperasinya radio-radio jaringan di sejumlah daerah. Akan halnya dengan stasiun televisi, amanat UU Penyiaran No 32 tahun 2002 bahwa sistem penyiaran nasional menganut pola penyiaran jaringan dan stasiun lokal nampaknya belum ditaati oleh hampir semua stasiun televisi swasta berskala nasional.

Sampai hari ini kita masih dapat mengakses siaran televisi swasta berskala nasional, padahal pada Bab XI Ketentuan Peralihan UU penyiaran No 32 th 2002 (pasal 60 ayat 2) disebutkan bahwa lembaga penyiaran televisi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU Penyiaran paling lama 3 tahun setelah diterbitkannya undang-undang tersebut. Sejak tahun akhir 2005 mestinya khalayak penonton hanya dapat menyaksikan siaran dari televisi jaringan maupun televisi lokal, karena siaran swasta berskala nasional tidak lagi dizinkan oleh undang-undang. Konsekuensinya, sebuah lembaga penyiaran televisi swasta seandainya ingin siaran di daerah mestinya membuka stasiun-stasiun baru di daerah sebagai bagian dari jaringan. Jika cara ini dianggap terlalu mahal, lembaga penyiaran berskala nasional dapat juga berjaringan dengan stasiun televisi lokal yang sudah ada di daerah.

Secara normatif, konsekuensi tersebut sebenarnya lebih sesuai dengan semangat UU Penyiaran No 32 th 2005 untuk mengembangkan penyiaran di daerah. Negara beritikad mewujudkan sistem penyiaran yang menjamindiversity of content dan diversity of ownership. Dalam konteks keragaman muatan siaran, hadirnya stasiun televisi lokal mestinya memberi warna baru dalam dunia pertelevisian kita dimana muatan siaran nanti akan berkembang sesuai dengan kondisi daerah. Di era otonomi sekarang ini, keragaman potensi ekonomi dan kebudayaan sesungguhnya merupakan aset siaran yang dapat dieksplorasi sedemikian rupa sehingga muatan siaran akan lebih variatif dan lebih bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat setempat. Harapannya, khalayak lokal akan lebih banyak tahu akan informasi-informasi di lingkungan sekitarnya dan karenanya dapat membuka kesempatan-kesempatan baru di bidang ekonomi. Di sisi lain, ragam kebudayaan setempat akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton stasiun lokal, sehingga masyarakat tidak perlu lagi merasa terjajah oleh kebudayaan “pusat” yang hingga kini masih tercitra melalui siaran berskala nasional.

Di sisi lain, semangat UU Penyiaran No 32 th 2002 bersesuaian dengan hak setiap warga negara untuk mendirikan lembaga penyiaran televisi. Pengaturan cakupan siaran dari nasional menjadi lokal, mestinya merangsang pemodal-pemodal baru di daerah untuk mendirikan stasiun televisi lokal sehingga kepemilikan media televisi pun idealnya akan makin beragam. Keragaman kepemilikan alias diversity of ownership lambat laun menjadi antitesis dari monopoli kepemilikan lembaga penyiaran televisi yang hingga kini masih didominasi oleh pengusaha-pengusaha ”pusat”. Dengan demikian diharapkan tercipta iklim penyiaran yang sehat karena terbebas dari monopolikepemilikan.

Bagaimanapun, persoalan kepemilikan media yang terpusat memiliki risiko tersendiri bagi perkembangan demokrasi, kebebasan pendapat, dan tumbuhnya iklim industri media yang sehat. Dalam banyak analisis, terkonsentrasinya kepemilikan media penyiaran di tangan satu atau sekelompok orang pengusaha menjadikan media penyiaran sebagai alat untuk kepentingan pengumpulan laba sebesar-besarnya. Hal ini bukan saja tidak sehat bagi perkembangan industri media karena persaingan yang tidak wajar. Belum lagi konsentrasi kepemilikan tersebut dikaitkan ke ranah politik: monopoli kepemilikan media memberi dampak yang lebih buruk karena lazimnya pemilik media akan menggalang opini publik secara massif kepentingan politiknya.

Dengan berkaca pada UU Penyiaran No. 32 Th 2002 itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya sekarang ini telah terjadi pelanggaran undang-undang selama lebih dari satu setengah tahun. Fenomena semacam ini tentu saja menggelisahkan, dan sepatutnya kita senantiasa mempertanyakan: mengapa terjadi pelaggaran praktik penyiaran televisi? Nampaknya juga bukan kebetulan jika pelanggaran tersebut justru berlangsung secara seragam. Setidaknya kita dapat menilik persoalan ini dari dua faktor:

Pertama, televisi swasta yang masih berskala nasional itu tentu tidak ingin kehilangan pendapatan dari iklan yang masuk. Lebih dari 200 juta orang penduduk merupakan pangsa iklan yang besar, dan jika televisi swasta nasional dipaksa untuk tunduk pada undang-undang, berarti mereka akan kehilangan omset iklan yang luar biasa banyak. Kondisi ini tentu tidak diharapkan sama sekali oleh pengusaha televisi swasta. Membuka stasiun jaringan baru pun tentu bukan pilihan menarik bagi para pengusaha nasional. Dapat dibayangkan berapa rupiah yang harus ditanam untuk mendirikan stasiun televisi jaringan. Atas dasar kepentingan pasar yang sangat luas, mengubah jangkauan siaran dari nasional ke lokal maupun membuka stasiun jaringan adalah pilihan yang tidak menguntungkan sama sekali alias bunuh diri.

Kedua, perubahan pola siaran juga tidak menguntungkan para pengusaha televisi swasta nasional secara politik. Apalagi rata-rata pemilik televisi swasta nasional lazimnya berkolaborasi dengan kelompok politik tertentu untuk menggolkan kepentingan politiknya melalui penggalangan informasi dan opini publik. Untuk yang terakhir ini kita masih dapat menyaksikan belum sembuhnya penyakit orde terdahulu dimana states apparatus sering berkolaborasi para pengusaha dalam rangka menarik dukungan politik massa. Dalam hubungan kolaboratif ini terdapat simbiosis mutualisme antara aparat negara atau aparat parpol yang mempunyai kepentingan plus kekuasaan politik serta kepentingan pengusaha untuk tetap melanggengkan usahanya. Maka wajar jika sampai sekarang tidak juga muncul tanda-tanda bahwa undang-undang tersebut akan dilaksanakan secara serius.

Pelanggaran terhadap UU penyiaran menampakkan ironinya kembali karena pemerintah sendiri telah menerbitkan PP Penyiaran No. 50 tahun 2005 yang mengatur penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta. Meski belum dapat dikatakan sempurna, PP ini mestinya dapat menjadi acuan penyelenggaraan stasiun televisi lokal dan jaringan. Seharusnya pemerintah dapat bertindak tegas untuk menuntaskan pelanggaran penyiaran ini. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan runtuhnya cita-cita demokrasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diinginkan oleh UU Penyiaran No 32 tahun 2002. Lebih dari itu, lambatnya penanganan televisi penyiaran akan memperkukuh spekulasi bahwa states apparatus berkepentingan untuk tetap mempertahankan keberadaan siaran swasta berskala nasional demi pencapaian target-target politik –minimal– pada pemilu mendatang. Bayangkan saja jika potensi siaran politik yang luas itu harus dipangkas menjadi siaran lokal, biaya yang harus dikeluarkan untuk kampanye sosialisasi program maupun tokoh tentu akan sangat besar.

Walhasil, kesadaran bahwa akan terjadinya pelanggaran tentunya harus senantiasa ditumbuhkan di kalangan masyarakat. Semua pihak; lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan media cetak atau media penyiaran lokal semestinya terus bergerak untuk menggugat kesalahan praktik penyiaran ini. Di sisi lain, itikad baik pemerintah dan lembaga ekstraeksekutif (KPI) senantiasa diharapkan karena penyiaran mempunyai dampak yang luar biasa pada masyarakat sehingga penanganan pelanggaran penyiaran seharusnya menjadi prioritas. Wallahu’alam bisshowab. * Artikel ini telah dimuat di harian BERNAS JOGJA edisi 5 Juli 2007.


Sumber :

Anang Hermawan

http://abunavis.wordpress.com/2007/12/06/catatan-kecil-penyiaran-televisi-swasta/

6 Desember 2007


Ranah Jabar Kebanjiran TV Lokal

Dalam waktu dekat, 47 stasiun televisi lokal baru akan mengudara di Jawa Barat. Televisi-televisi lokal diharapkan menjadi oase bagi masyarakat di tengah-tengah kondisi buruknya kualitas siaran televisi nasional.

Hal tersebut mengemuka dalam jumpa pers yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar, pekan lalu. Hadir Ketua KPID Jabar Dadang Rahmat Hidayat dan anggota-anggota KPID Jabar lainnya yaitu MZ Al Faqih, Haris Sumadiria, Nusyawal, dan Atie Rachmiatie.

Ke-47 stasiun televisi lokal ini adalah mereka yang telah lolos mendapatkan Rekomendasi Kelayakan (RK) dari KPI. Dari jumlah ini, 32 di antaranya televisi swasta dan delapan televisi berlangganan. Hingga saat ini, baru 11 dari 47 televisi lokal yang telah mendapat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari pemerintah.

"Belum seluruhnya mendapatkan karena FRB (Forum Rapat Bersama) dengan pemerintah masih terus berlangsung," ucap Al Faqih, Komisioner Bidang Infrastruktur. Ia menjelaskan, dari total 961 pemohon IPP di Jabar, hanya 444 di antaranya yang diikutkan dalam FRB untuk diproses IPP-nya.

Lebih dari 55 persen pemohon tidak bisa memenuhi verifikasi administratif dan faktual. Ada yang alamatnya tidak benar, bahkan palsu identitas KTP-nya, ucapnya. Angka 961 pemohon ini adalah jumlah yang luar biasa besar.

"Dibandingkan daerah (KPID) lainnya, jelas ini adalah yang paling besar," tutur Dadang Rahmat Hidayat. Banyak yang menganggap industri media penyiaran adalah glamor. "Dan, bisa memberikan keuntungan yang besar," tutur Al Faqih mencoba mereka-reka penyebab tingginya minat mendirikan media penyiaran di Jabar.

Meskipun demikian, gairah mendirikan televisi lokal ini dianggap sebagai hal positif. Menurut Atie Rachmiatie yang membidangi isi siaran, masyarakat daerah bisa menaruh harapan banyak kepada televisi lokal untuk mendapatkan hiburan dan informasi yang mendidik.
Red/RG dari Kompas

Sumber :
Kompas, dalam :
16 September 2009

Jumat, 25 September 2009

Internet Broadcasting

Penggunaan teknologi streaming pada Internet broadcasting ini memungkinkan sebuah stasiun radio atau televisi melakukan siarannya menggunakan jalur Internet. Sebenarnya ada dua jenis layanan yang dapat disuguhkan oleh Internet broadcasting ini, yaitu on-demand dan live. Untuk yang on-demand, biasanya adalah broadcasting yang menyiarkan file media yang telah direkam sebelumnya. Stasiun televisi Indonesia yang sudah menggunakan teknologi Internet broadcasting on-demand adalah SCTV. SCTV menyediakan siaran ulang acara berita Liputan 6 yang dapat disaksikan di situs http://www.liputan6.com. Untuk stasiun radio yang on-demand misalnya siaran radio BBC edisi bahasa Indonesia yang dapat didengar di situs http://www.bbc.co.uk/indonesian.

Sedangkan Internet broadcasting yang live, atau biasa dikenal pula dengan istilah livecasting, menyiarkan suatu file media saat itu juga ketika suatu kejadian tengah berlangsung (real time). Salah satu stasiun radio Indonesia yang menggunakan teknologi livecasting ini misalnya radio Elshinta Jakarta, yang siarannya dapat didengar melalui situs pnm://elshinta.indosat.net.id/live.ra. Sedangkan untuk stasiun televisi di Indonesia, belum ada yang melakukan livecasting, kecuali untuk satu-dua acara tertentu saja yang sifatnya insidentil. Masalah utamanya adalah pada kesiapan infrastruktur Internet di Indonesia, karena livecasting ini memerlukan jaringan Internet dengan bandwidth dan kecepatan yang memadai.

Di luar negeri, khususnya di Amerika, livecasting ini bahkan sudah menjadi satu industri hiburan tersendiri. Misalnya seperti yang ditawarkan oleh situs http://www.liveconcerts.com dan www.liveonthenet.com.

Secara teknis, Internet broadcasting yang menggunakan teknologi streaming ini terbagi atas dua jenis, yaitu unicasting dan multicasting. Terkadang kita rancu antara istilah broadcasting, unicasting dan multicasting.

Broadcasting dalam keseharian (non Internet) sebenarnya adalah proses pengiriman data dari satu titik ke banyak titik, seperti kita mengirimkan sebuah e-mail ke mailing-list, setiap titik (anggota mailing-list) mau tidak mau akan menerima e-mail kita. Proses broadcasting ini berlaku pada pemancaran siaran radio atau televisi melalui gelombang udara (frekuensi) tertentu yang sebenarnya semua frekuensi tersebut diterima oleh antena pesawat penerima kita. Tinggal kita memilih frekuensi mana yang akan kita dengarkan (tuning).

Sedangkan unicasting adalah proses pengiriman data dari satu titik ke satu titik yang lainnya, dan non real time sebagaimana layaknya layanan dasar berbasis IP. Proses unicasting seperti kita mengirimkan e-mail yang isinya sama secara satu per satu ke rekan kita. Dengan unicasting, sebuah file media yang telah dibuat, kita simpan dahulu di sebuah media penyimpanan. Jika ada pengguna Internet yang ingin menikmati file media tersebut, maka file tersebut akan di-streaming-kan terlebih dahulu oleh sebuah streaming server sebelum disajikan ke komputer pengguna tersebut. Proses penyampaian file media dari media penyimpanan hingga ke komputer pengguna tersebut terjadi berulang-ulang, tergantung berapa banyak orang yang ingin menikmati file tersebut. Untuk itulah maka unicast cocok untuk Internet broadcasting yang non real time dan on-demand.

Lalu multicasting adalah proses pengiriman data dari satu titik ke banyak titik yang merupakan bagian dari satu grup tertentu dan yang memang menginginkan data tersebut, seperti apabila kita mengirimkan sebuah e-mail ke suatu mailing-list kelompok kerja yang terbatas. Multicasting ini real time dan saling berbagi rute antar titik untuk menuju ke titik tujuan yang beragam tersebut. Dengan multicasting, file media yang tengah kita buat langsung dibawa ke streaming server untuk di-streaming-kan dan hasilnya langsung disalurkan saat itu juga ke satu titik tertentu untuk disebarkan. Proses penyampaian file media dari proses pembuatan hingga ke komputer pengguna tersebut hanya terjadi sekali saja, yaitu saat file media tersebut dibuat untuk pertama kalinya. Untuk itulah maka multicast cocok untuk Internet broadcasting yang real time dan live (livecasting).


Sumber :

http://ilmupedia.com/akademik/it/95/638-internet-broadcasting.html

25 September 2009

Hubungan Antara Multimedia, Broadcasting dan Teknologi Informasi

Istilah multimedia berasal dari teater bukan komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium atau media seringkali disebut pertunjukan multimedia. Multimedia mencakup monitor video, dan karya seni manusia sebagai bahan dari pertunjukan. Citra Visual dapat dimasukan kedalam sistem dari paket perangkat lunak yang menyatukan digital, dan dari kamera video, pita dan piringan video, dan scanner optik. Input audio dapat dimasukkan melalui mikropon, pita kaset, dan compact disc.
Output visual dapat ditampilkan di layar komputer dan di monitor televisi yang tersambung. Output audio dapat di sediakan oleh alat output suara, speaker stereo, dan headset. Multimedia memungkinkan pemakai komputer untuk memdapatkan output dalam bentuk jauh lebih kaya dari pada media tabel dan grafik konvensional. Pemakai dapat melihat gambar tiga dimensi, foto, video bergerak, atau animasi dan mendengar suara stereo, perekam suara atau musik. (Multimedia Alat untuk Meningkatkan keunggulan bersaing , M.Suyanto)

Multimedia adalah kombinasi antara komputer dan video. Secara umum multimedia kombinasi tiga elemen, yaitu gambar, text dan suara atau multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output dari data, media ini dapat audio ( suara, musik ), animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio dan gambar video ( Robin dan Linda, 2001 ).
Multimedia memaksimalkan pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi (Hostetter, 2001).

Multimedia
Broadcast berhubungan dengan media televisi yang terdiri dari perpaduan antara multimedia aplikasi komputer dengan alat-alat yang bernuansa broadcasting. Di Indonesia banyak hadir televisi swasta yang telah memunculkan program-program acara yang cukup menarik untuk dinikmati. Dari mulai acara News, Sinetron, Film laga, Komedi, Hingga berbagai macam tayangan kuis yang kesemuanya itu menggunakan alat broadcast televisi yang bagus untuk standart televisi.
Multimedia Brosdcasting memadukan antara unsur pengambilan sebuah gambar dan permainan sebuah effect kamera yang terdapat pada setting menu serta jenis kamera dan sebuah effect software komputer yang dimainkan oleh seorang animator. Dari perpaduan kedua unsur tersebut dapat menghasilkan output tampilan yang sangat mengagumkan dan mempunyai nilai jual sangat tinggi di dunia broadcasting.
Tidak mustahil jika semakin banyak channel televisi yang muncul di layar kaca maka semakin banyak pula Production House yang menawarkan jasa untuk memproduksi sebuah program acara yang kemudian akan di jual ke pihak televisi.

Ilmu informatika mencakup programming, networking, multimedia. Di dunia broadcasting informatika sangat memberikan peran yang sangat besar. Dalam membuat sebuah program acara pasti menggunakan software dan hardware yang berkaitan dengan multimedia sebagai perangkat pokok dalam menghasilkan karya.
Karena dalam broadcasting berhubungan dengan
teknologi informasi, maka untuk kedepan nanti dunia broadcasting lebih dimudahkan dengan penggunaan software multimedia yang lebih canggih dan familiar dalam penggunaannya. Benang merah inilah yang menghubungkan antara Multimedia, Broadcasting dengan Teknologi Informasi.

- 30 Agustus 2009


Sumber :

Bhanu

http://www.pakbhanu.com/hubungan-antara-multimedia-broadcasting-dan-teknologi-informasi/

25 September 2009

Program Studi Broadcasting

Konsentrasi Broadcasting Memberi Pengajara, Pedidikan dan Pelatihan kepada mahasiswa untuk memasuki lapngan kerja di bidang penyiaran baik radio maupun televisi. Bahkan konsentrasi ini sangat diminati oleh mereka yang berjiwa kreatif di bidang audiovisual.

Peluan-peluang kerja yang dimungkinkan berdasarkan konsentrasi antara lai:

1. Presenter

2. Master of Ceremony

3. Reporter Radio televisi

4. Anchor

5. Script Writer

6. Creative Program Radio, Televisi, dan Production House

7. Konsultan Media

8. Penulis Skenario dan Sutradara


Sumber :

http://communication.uii.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=116

25 September 2009

From Broadcasting to Networking

Masih ingat salah satu kasus blunder paling legendaris dalam sejarah dunia pemasaran? Ya, New Coke, yang merupakan produk Coca-cola yang paling cepat matinya.

Coca-Cola ketika itu mengeluarkan New Coke sebagai reaksi atas hasil
blind test yang dilakukan Pepsi. Namun, karena pelanggan merasakan bahwa New Coke ini bukanlah minuman Coke yang mereka kenal selama ini, mereka pun memprotesnya dan akhirnya Coca-Cola pun mengeluarkan kembali produk originalnya yang disebut Coke Classic.

Kasus new Coke kini terulang lagi! Hanya saja kejadiannya ada di perusahaan lain yaitu Ikea. Perusahaan ritel perabot untuk rumah dari Swedia ini kini tengah diprotes dan di
banoleh konsumennya sendiri atas alasan yang cukup sederhana, mengganti font dan typeface-nya dari Futura ke Verdana.

Ikea menganggap pergantian bentuk desain huruf mereka sebagai hal yang sangat rasional. Lebih murah memakai Verdana yang gratis dan tersedia di mana-mana ketimbang Futura yang tersedia secara
custom-made.

Sayangya Ikea tidak dapat melihat gambarannya secara luas. Konsumen telah secara emosional mempunyai rasa memiliki terhadap
typeface Futura dan melihatnya sebagai bagian integral dari merek Ikea yang sejak enam puluh tahun lalu terkenal trendi dan stylish.

Makannya setelah membaca buku katalog Ikea untuk edisi 2010 yang ditulis menggunakan font verdana, kontan konsumen yang mengamuk langsung berteriak di Twitter, “loh kok berubah?”

Seperti yang dikutip di majalah Time, kasus pergantian font Ikea menjadi
trending topic di Twitter pada tanggal 26 Agustus lalu. Topik ini bahkan mengalahkan berita kematian Ted Kennedy. Tipikal komen yang beredar di Twitter pada hari itu memang agak memanas. Dari Tokyo ada yang ngetwit “Ikea, gila hentikan verdana!”, dari Dublin ada yang bilang “Sudah kelewat batas!”, dari Melbourne ada yang mengatakan “Kejijikan saya tidak bisa diutarakan dengan kata-kata.”

Konsumen yang marah juga mengekspresikan diri mereka di berbagai situs jejaring seperti Facebook, MySpace, sampai ke forum di dunia online. Majalah Time melaporkan bahwa di
online forum Typophile yang merupakan forum komunitas buat mereka yang maniak dengan typeface dan font, menaikan semacam bendera setengah tiang dengan mengatakan “Ini hari yang sangat menyedihkan.”

Beberapa orang juga menggerakan petisi lewat
online sebagai upaya untuk memberitahu kepada Ikea bahwa dunia menolak Verdana karena tidak sesuai dengan gaya desain Ikea, sekaligus bertujuan untuk membuat Ikea supaya berubah pikiran dengan balik lagi ke font-nya yang lama.

Kasus Ikea ini membuktikan bahwa di dunia New Wave seperti sekarang, semakin sulit untuk menyetop komen-komen dari publik yang beredar tentang merek Anda. Opini publik tentang merek Anda terus beredar kemana-mana karena mereka sekarang memiliki banyak alat untuk melakukan itu semua.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dari yang tadinya
one-to-many ke one-to-one dan sekarang di era many-to-many. Didorong oleh teknologi Web 2.0 yang menyebabkan membanjirnya aplikasi berbasiskan jejaring dari banyak ke banyak Ini yang menyebabkan internet telah berubah. Teknologi Web 2.0 membuat internet bersifat lebih interaktif dan dinamis. Interaksi dengan komunitas menjadi lebih memungkinkan karena pada dasarnya kekuatan sesungguhnya dari aplikasi internet yang bersifat Web 2.0 adalahread & write.

Di era New Wave, teknologi
broadcasting yang bersifat dari satu ke banyak (one-to-many) tidak mati. Lewat Facebook, Twitter, Plurk, Blog, online Forum dan lain sebagainya, kita bisa menyiarkan atau memborbardir sebuah pesan. Hanya saja kini teknologi broadcasting lebih canggih karena memberikan fasilitas platform untuk networking di dalam jejaring pula.

Dulu di era
one-to-many kita menyebarkan satu message ke mana-mana memang dengan tujuan hanya untuk mem-broadcast suatu hal. Sekarang, tujuannya bukan hanya sekedar untuk broadcast namun juga sekaligus ber-networking lewat jejaring sosial. Trickle down effect dari sebuah pesan menjadi sangat luar biasa karena ia kini dapat diteruskan secara real-time oleh siapa saja yang menerima, mendengar, atau melihat.

Perkembangan Internet dengan Web 2.0 membuat proses horisontalisasi semakin cepat. Di dunia yang serba horisontal ini, berkat perkembangan teknologi internet, semua orang punya kesempatan yang sama untuk terhubung dan saling menghubungi.

Kasus New Font di Ikea yang merupakan jelmaan kasus “New Coke” di era New Wave memberikan contoh tersendiri bahwa karakter sebuah merek dijaga bukan hanya oleh perusahaan namun juga konsumennya sendiri. Kalau misalnya saja sebuah merek melakukan akvititas-aktivitas yang dianggap melenceng dari karakternya, maka pelanggan akan langsung memprotesnya.

Di era New Wave ini, semua serba horisontal. Suara protest konsumen disiarkan secara langsung dengan orang-orang lain di komunitas jejaringnya yang menyebarkannya dalam bentuk apa saja, lewat apa saja, untuk siapa saja, dimana saja, kemana saja, dan kapan saja.

Bagaimana Pendapat Anda?

- 4 September 2009


Sumber :

Hermawan Kartajaya
25 September 2009